ARTIKEL :: Senin, 08-01-2018

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

di Kabupaten Lebak

Pada masa penjajahan Belanda, sebelum di bentuknya peraturan mengenai Algemeen Water Reglement (AWR 1936- tentang peraturan air), saat itu di rasakan sangat dibutuhkan aturan-aturan mengenai pengaturan dan pembagian air, maka pada tahun 1925 di bawah pimpinan Insinyur Kepala Ir. J. Blastone yang pada waktu itu menjabat Direktur Burgerlijke Openbare Werken (BOW) mulai disusun Peraturan Pengairan Umum untuk Jawa dan Madura (Algemeen Water Reglement) Voor Java en Madoera. Pada tanggal 1 Januari 1930 peraturan pengairan tersebut dapat diselesaikan dan berlaku untuk seluruh Jawa dan Madura, kecuali Keresidenan Yogyakarta dan Surakarta (Vorstenlanden). Pada tahun 1936 Algemeen Water Reglement (AWR) disetujui oleh Dewan Rakyat (Volksraad). AWR adalah merupakan titik awal tugas Propinsi dalam hal urusan pengairan (Irigasi), oleh karenanya instansi/lembaga pemerintah ini mempunyai arti penting dalam bidang penguasaan (Beheer) perairan umum dan pengaturan serta memelihara pelaksanaan pembagian air yang disebut penguasaan perairan (Water Beheer), maka pada tahun 1937 keluarlah Algemeen Water Beheer Vecordening (AWBV). Sejak AWR inilah peraturan-peraturan mengenai bidang pengairan semakin dipertegas lagi bahkan memperkuat keberadaan lembaga bidang pengairan.

Kabupaten Lebak yang dahulu merupakan bagian dari wilayah administrasi Propinsi Jawa Barat, pengelolaan sumber daya air  yang dahulu istilahnya pengairan dikelola oleh Seksi Rangkasbitung-Pandeglang, Cabang Dinas Pendeglang, Wilayah Banten,  Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Barat. Setelah tahun 1987 di Kab. Lebak terbentuk Cabang Dinas PU Pengairan Kab. Lebak Dinas PU Pengairan Propinsi Jawa Barat dan setelah Propinsi Banten menjadi daerah otonom sendiri pada tahun 2000 pengelolaan sumber daya air di Kab. Lebak dikelola oleh Sub Dinas Pengairan Dinas Kimpraswil Kab. Lebak kemudian berlanjut pada tahun 2002 menjadi Sub Dinas Pengairan Dinas PU Kab. Lebak, Berdasarkan Perda No 10 Tahun 2007 Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kab. Lebak Pengelolaan sumber daya air di kelola oleh Dinas SDA Kab. Lebak dan berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak, bahwa Dinas Sumber Daya Air menjadi bagian dari Dinas PUPR Kab. Lebak setingkat Esselon III (Bidang Sumber Daya Air).

Kab. Lebak saat ini merupakan bagian integral dari Propinsi Banten memiliki luas wilayah 3.305,07 km2 (330.507,18 Ha) dengan kewenangan pengelolaan lautnya sepanjang 91,42 km. Secara Geografis letak Kab. Lebak berada pada 105025’ – 106030’ BT dan 6018’ - 7000’ LS, sedangkan topografi daerah umumnya berbukit – bukit dengan ketinggian antara 0 – 200 m (Lebak utara), antara 201 – 500 m (Lebak tengah) dan antara 501 – 1000 m untuk daerah Lebak bagian timur dengan daerah tertinggi berada pada puncak Gunung Halimun dan Gunung Sanggabuana.

Kab. Lebak memiliki potensi sumber daya alam yang cukup berlimpah seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan tidak terkecuali sumber daya air. Dengan curah hujan yang terjadi rata- rata antara 2000 – 4000 mm pertahun, Kab. Lebak memiliki potensi sumber daya air yang dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan seperti irigasi, rumah tangga, transportasi dan lain – lain. Potensi ini dapat dilihat juga dari banyaknya sungai yang mengalir baik yang bermuara di Laut Hindia , Laut Jawa dan Selat Sunda dimana terdiri dari 3 Wilayah Sungai (WS), meliputi 12 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari ± 175 sungai dengan panjang total sungai 2.420 km. Berdasarkan Permen PUPR nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetepan wilayah sungai, bahwa ketiga WS tersebut yang ada di Kab. Lebak tersebut adalah 1) Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (C3) dimana kewenangan pengelolaanya oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3); 2) WS Ciliman-Cibungur dan 3) WS Cibaliung-Cisawarna  dimana kedua wilayah sungai tersebut pengelolaanya oleh Pemerintah Propinsi Banten dalam hal ini Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Propinsi Banten. Oleh karena itu tentunya pengelolaan ketiga wilayah sungai tersebut diatas baik yang berupa regulasi maupun pekerjaan fisik harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerinta Propinsi, yang berkaitan dengan regulasi seperti pengaturan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk prioritas peruntukan pemanfaatan sumber daya air, pelaksanaan fisik terutama hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pengendalian daya rusak air seperti pembangunan embung, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan daya rusak air. Untuk masalah penanganan tersebut diatas memang sampai dengan saat ini masih jauh dari harapan oleh karena itu kami Pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal ini Dinas PUPR Kab. Lebak tidak henti-hentinya selalu berupaya mengusulkan ke Pemerintah Propinsi Banten dan Pusat untuk menangani permasalahan tersebut diatas terutama yang berkaitan dengan penanggulangan daya rusak air di Kab. Lebak.

Selain sungai, Kab. Lebak juga memiliki areal konservasi air seperti situ dan embung seluas  137.32 Ha dengan daya tampung  3.318.450,00  m3, dari sekian banyaknya potensi sumber daya air yang ada telah dimanfaatkan untuk air baku dalam rangka menunjang produksi pertanian dengan telah dibangunya 483 Daerah Irigasi, dimana dari 483 Daerah Irigasi tersebut  terdiri dari 9 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Propinsi Banten dan 474 Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Kab. Lebak, dari 474 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab. Lebak terdiri dari Irigasi Permukaan sebanyak 463 Daerah Irigasi dan Irigasi Pompa sebanyak 11 daerah irigasi.

Pembangunan Daerah irigasi tersebut telah dimulai sejak PELITA I hingga era otonomi daerah melalui dana APBN dan APBD Propinsi Jawa Barat sekitar 80% dari jumlah daerah irigasi yang ada dan sekitar 20 % daerah irigasi dibangun setelah era otonomi daerah. Dari sekian banyak Daerah Irigasi yang dibangun, yang mendapatkan alokasi dana pemeliharan melalui Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada saat itu hanya 10 Daerah Irigasi sedangkan sisanya tidak terpelihara dengan baik karena tidak ada anggarannya, ditambah lagi dengan adanya pemisahan daerah otonom wilayah administrasi Propinsi Banten dengan Propinsi Jawa Barat pada tahun 2000 mengakibatkan tidak terpeliharanya seluruh aset jaringan irigasi selama 2 tahun dari tahun 2000 – 2002, maka sudah dipastikan bahwa kondisi jaringan yang ada sampai dengan tahun 2003 pelayanannya sangat tidak optimal.

Disisi lain yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya air khususnya kebutuhan air irigasi banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti adanya pergeseran tata nilai sumber daya air, rusaknya hutan/vegetasi yang berpengaruh terhadap resapan air di hulu sungai mengakibatkan rentang (margin) debit sungai yang sangat besar pada saat musim hujan (banjir) dan pada saat musim kemarau (kekeringan), adanya persaingan pemanfaatan air untuk irigasi dan penggunaan air untuk sektor lain, adanya konversi lahan pertanian untuk keperluan lainnya, banyaknya pelanggaran tata guna lahan dan masih rendahnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam melestarikan sumber daya air. Sementara itu tantangan pengelolaan sumber daya air terutama yang berkaitan dengan pelayanan irigasi adalah kondisi geografis Kab. Lebak yang topografi daerah umumnya berbukit – bukit dan sebagian besar sungai yang ada di Kab. Lebak merupakan sungai hulu yang memiliki elevasi beda tinggi yang cukup curam, semakin besarnya perubahan tata guna lahan, sulitnya penyediaan konservasi air melalui upaya pembangunan embung akibat permasalahan pembebasan lahan, banyaknya kawasan strategis pertanian, sarana publik dan permukiman padat penduduk yang berada pada lokasi sempadan sungai, sehingga kemungkinan besar terkena dampak daya rusak air, sulitnya pengaturan penataan lahan sempadan sungai akibat banyak lahan sempadan sungai yang sudah menjadi hak milik, kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi, keandalan air irigasi yang tidak dapat terjamin sepanjang waktu, terjadinya potensi konflik kepentingan akan air, terjadinya pencurian dan pengambilan air irigasi, kurang memadainya data dan informasi sumber daya air dan kurang terpadunya pengelolaan sumber daya air antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Oleh karenanya maka diperlukan penyesuaian arah dan kebijakan pengelolaan sumber daya air yang efisien dan efektif serta perlunya suatu perencanaan strategis di bidang sumber daya air yang keberlanjutan dan pengaturan hak-hak atas air bagi semua pengguna dapat terjamin baik untuk saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk meningkatkan pengembangan, pemanfaatan dan pendayagunaan serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan sesuai dengan pola induk pengelolaan sumber daya air dan tata ruang wilayah. Oleh karena itu, yang harus dilakukan  adalah pengembangan konservasi sumber daya air yang berkelanjutan, pendayagunaan sumber daya air dan peningkatan partisipasi masyarakat, pengendalian daya rusak air dan peningkatan sistem perencanaan, pengendalian pembangunan dan Pembaharuan data/informasi sumber daya air.

Tujuan dari pengelolaan sumber daya air adalah mewujudkan keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air melalui keterpaduan pengelolaan sumber daya air, dengan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan diatas adalah meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi, ketersediaan air baku dan partisipasi masyarakat serta terkendalinya daya rusak air.

Sudah menjadi korelasi bahwa untuk meningkatkan produksi padi dalam menjaga katahanan pangan, maka selain faktor sistem pengolahannya, sistem irigasi merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan produksi padi, karena dengan layanan jaringan irigasi yang baik, dapat dicapai indek pertanaman 2 bahkan 3 dengan sistem padi-padi-palawija atau padi-palawija-padi dan tentunya dengan produktifitas yang tinggi mewujudkan ketahanan pangan bahkan swasembada pangan sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat petani meningkat pula.

Untuk mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan cepat dan lancar, maka diperlukan strategi antara lain dengan menyeimbangkan upaya konservasi  dan pendayagunaan sumber daya air, melaksanakan upaya pemeliharaan dan rehabilitasi guna peningkatan fungsi layanan jaringan irigasi, meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi P3A/GP3A/IP3A, adanya dukungan operasional kegiatan guna menunjang kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan sistem irigasi, melaksanakan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat daya rusak air, menyusun suatu perencanaan yang komperhansif dan melakukan pengendalian dalam setiap pembangunan sumber daya air serta pembaharuan data/informasi guna menunjang sistem perencanaan sumber daya air.

Sedangkan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan, maka perlu ditetapkan kebijakan antara lain upaya konservasi dilakukan terutama dengan pembuatan embung di samping upaya vegetatif, upaya konservasi dilakukan dengan memelihara dan merehabilitasi embung dan bangunan penampungan air lainnya yang sudah ada, upaya konservasi dilakukan dengan pengamanan daerah sempadan sungai dan penampungan air, pengelolaan irigasi diprioritaskan pada pemeliharaan jaringan Irigasi yang sudah terbangun dan terjamin ketersediaan airnya, rehabilitasi diutamakan pada jaringan irigasi yang berkurang fungsinya akibat bencana alam dan dalam rangka meningkatkan kondisi fisik jaringan, peningkatan Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia P3A/GP3A/IP3A, dukungan operasional kegiatan rehabilitasi guna meningkatkan kualitas fisik kegiatan, pengelolaan sistem irigasi guna dapat menentukan RTTG dan RTTD, pengendalian banjir dilakukan dengan mengutamakan pendekatan konservasi dan pengelolaan bantaran sungai pada wilayah strategis pertanian, sarana transportasi dan permukiman, pengendalian banjir dilakukan dengan upaya  memelihara dan merehabilitasi bangunan pengendali banjir yang sudah ada, upaya penganggaran berbasis kinerja, melakukan Perencanaan secara komperhansif, melakukan pengendalian dan evaluasi serta melakukan pembaharuan data/informasi  sumber daya air setiap tahun.

Upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan sumber daya air di Kab. Lebak sejak tahun 2003 – 2014 adalah dengan membangun 3 Daerah Irigasi Baru yaitu D.I Cimanyangray (1.500 Ha), D.I Cikamunding I (1.200 Ha) dan D.I Cikamunding II (1.200 Ha) yang sekarang pengelolaannya diserahkan ke Pemerintah Propinsi Banten karena aturan perundang-undangan yang ada, dimana untuk Daerah Irigasi yang arealnya antara 1000 – 3000 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi. Disamping membangun Daerah Irigasi baru juga telah direhabilitasi 292 Daerah Irigasi dan melakukan pemeliharaan terhadap 175 Daerah Irigasi, yang menghasilkan tingkat layanan jaringan irigasi sampai dengan tahun 2018 sebesar 70.71 %. Berdasarkan Permen PU nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diintruksikan bahwa standar pelayanan minimal atau tingkat layanan jaringan irigasi pada tahun 2019 harus mencapai 70.00 %, oleh karena itu sejalan dengan Permen PU tersebut dan Kebijakan Pemerintah Daerah maka Dinas PUPR Kab. Lebak mentargetkan tingkat layanan jaringan irigasi yang tertuang dalam  Rencana Strategis (RENSTRA 2014-2019) standar pelayanan minimal atau tingkat layanan irigasi sebesar 71 %.

Selain Prasarana Irigasi, untuk konservasi sumber daya air sampai dengan tahun 2017 telah dibangun 31 embung, sedangkan untuk pengendalian daya rusak air Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bidang Sumber Daya Air hanya dapat melakukan pekerjaan yang bersifat pemulihan daya rusak air di 38 titik lokasi sungai, dikarenakan kewenangan pengelolaan sungai menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan juga kurangnya ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Diharapkan rencana dan langkah-langkah diatas yang akan dilakukan Dinas PUPR Kab. Lebak Khususnya Bidang Sumber Daya Air kedepan dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya air di Kab. Lebak bisa terealisasi dengan didukung penganggarannya, baik oleh Pemerintah Kab. Lebak, Pemerintah Propinsi Banten dan Pusat, dan dengan optimalnya pengelolaan sumber daya air diharapkan bisa dirasakan manfaat sebesar-besarnya, sehingga pada akhirnya upaya untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya air muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat khusunya petani.

...
Nama :
Email :
Komentar :
 
Kirim
Arsip Artikel