TUGAS POKOK DAN FUNGSI

       

     Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air (SDA) tingkat kabupaten dan wilayah sungai dalam kabupaten;
  2. Perumusan kebijakan kelembagaan pengelolaan SDA tingkat Kabupaten;
  3. Pengelolaan perizinan penatagunaan, pengamanan dan pelestarian SDA tingkat kabupaten dan wilayah sungai dalam kabupaten;
  4. Pelaksanaan Pengembangan dan pengelolaan (Perencanaan, Pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan) SDA tingkat kabupaten;
  5. Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan dan Pengelolaan SDA;
  6. Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian dan peningkatan kapabilitas karyawan yang professional (pendidikan dan pelatihan) serta peralatan dan perlengkapan kantor dan keuangan; dan
  7. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang pekerjaan umum yang meliputi jalan dan jembatan;
  8. Pelaksanaan Program perencanaan, pengawasan, pengendalian, rehabilitasi peningkatan dan pengembangan operasi, pemeliharaan dan pembangunan bidang jalan dan jembatan;
  9. Pengelolaan perijinan, rekomendasi teknis, pengamanan dan pemantauan jalan dan jembatan;
  10. Pengelolaan , pengoperasian dan pemeliharaan alat berat;
  11. Pengaturan, pembinaan, Pembangunan dan pengawasan bidang bangunan gedung dan lingkungan, drainase perkotaan perdesaan
  12. Pengaturan, Pemberdayaan dan Pengawasan pada bidang Jasa Konstruksi.
  13. Pengaturan, Pembangunan dan Pengawasan pengelolaan Air Bersih dan sanitasi
  14. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Untuk melaksanakan fungsi

 

      Sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewenangan :

  1. Menetapkan kebijakan pengelolaan SDA tingkat kabupaten;
  2. Menetapkan pola pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  3. Menetapkan rencana pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  4. Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten;
  5. Membentuk Wadah Koordinasi SDA ditingkat kabupaten atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  6. Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
  7. Menetapkan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan SDA pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  8. Menetapkan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah;
  9. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu Kabupaten;
  10. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  11. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan SDA tingkat kabupaten;
  12. Pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA tingkat kabupaten;
  13. Konservasi, Pendayagunaan SDA pada Wilayah Sungai dalam satu Kabupaten dan pengendalian daya rusak air yang berdampak pada skala kabupaten;
  14. Menyelenggarakan penyelenggaraan Sistem Informasi SDA tingkat kabupaten;
  15. Pembangunan dan peningkatan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu Kabupaten;
  16. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 Ha;
  17. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten; dan
  18. Mengawasi pengelolaan SDA pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.
  19. Menetapkan kebijakan pembinaan jalan dan jembatan tingkat kabupaten;
  20. Menetapkan kebijakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, rehabilitasi peningkatan dan pengembangan operasi, pemeliharaan dan pembangunan bidang jalan dan jembatan;
  21. Menetapkan kebijakan perijinan, rekomendasi teknis, pengamanan dan pemantauan jalan dan jembatan;
  22. Menetapkan kebijakan Pengelolaan , pengoperasian dan pemeliharaan alat berat;
  23. Menetapkan kebijakan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).