RENSTRA DPUPR

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak disusun dalam upaya melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat UU NO. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang isinya memuat perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran.

Perubahan mendasar tersebut, meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (medium term expenditure framework/MTEF), penerapan penganggaran secara terpadu (unified budget), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (performance based budgeting). Dengan mengacu kepada perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 ayat (3) dan pasal 19 ayat (4),  setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Renstra SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Renstra SKPD merupakan naskah SKPD yang menggambarkan Perencanaan dan program Kerja SKPD selama lima tahun. Fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai Pedoman arah kebijakan SKPD melalui penjabaran visi, misi, sasaran, target hingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Proses penyusunan Renstra SKPD di awali dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Renstra SKPD tersebut kemudian akan dijadikan bahan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD. Di dalam Renstra SKPD memuat Program dan kegiatan yang haru Renstra Perubahan DPUPR | 2

sinkron atau sejalan dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih dengan program Turunan Renstra K/L dan Renstra Provinsi. Selengkapnya