ARTIKEL
Senin, 08-01-2018

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

di Kabupaten Lebak

Pada masa penjajahan Belanda, sebelum di bentuknya peraturan mengenai Algemeen Water Reglement (AWR 1936- tentang peraturan air), saat itu di rasakan sangat dibutuhkan aturan-aturan mengenai pengaturan dan pembagian air, maka pada tahun 1925 di bawah pimpinan Insinyur Kepala Ir. J. Blastone yang pada waktu itu menjabat Direktur Burgerlijke Openbare Werken (BOW) mulai disusun Peraturan Pengairan Umum untuk Jawa dan Madura (Algemeen Water Reglement) Voor Java en Madoera. Pada tanggal 1 Januari 1930 peraturan pengairan tersebut dapat diselesaikan dan berlaku untuk seluruh Jawa dan Madura, kecuali Keresidenan Yogyakarta dan Surakarta (Vorstenlanden). Pada tahun 1936 Algemeen Water Reglement (AWR) disetujui oleh Dewan Rakyat (Volksraad). AWR adalah merupakan titik awal tugas Propinsi dalam hal urusan pengairan (Irigasi), oleh karenanya instansi/lembaga pemerintah ini mempunyai arti penting dalam bidang penguasaan (Beheer) perairan umum dan pengaturan serta memelihara pelaksanaan pembagian air yang disebut penguasaan perairan (Water Beheer), maka pada tahun 1937 keluarlah Algemeen Water Beheer Vecordening (AWBV). Sejak AWR inilah peraturan-peraturan mengenai bidang pengairan semakin dipertegas lagi bahkan memperkuat keberadaan lembaga bidang pengairan.

Selengkapnya